Pengunduran diri ketua pelaksana ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia), Rima Khalaf dari jabatannya memicu banyak reaksi. Terutama setelah Khalaf menolak permintaan Sekjen PBB Antonio Gueteres agar menarik laporan ESCWA yang mengutuk Israel dan menegaskan bahwa entitas zionis ini telah membangun rezim/sistem rasis diskriminatif terhadap bangsa Palestina. Tanpak tekanan zionis dalam kasus ini sangat kuat.

Laporan ESCWA membuktikan Israel telah membangun sistem rasis apartheid terhadap bangsa Palestina. Ini yang dianggap lembaga Pemantau HAM Euro Meditrania menilainya sebagai piagam penting yang bisa menjadi bahan bukti menyeret Israel ke pengadilan internasional.

Berikut ringkasan rilis media laporan ESCWA;

Maret 2017

Laporan ini terkait tindakan dan perilaku Israel terhadap bangsa Palestina dan masalah rasisme (apartheid) yang disiapkan oleh Komite PBB Bidang Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat berdasarkan permintaan negara-negara anggotanya. ESCWA menugaskan pembuatan laporan ini kepada pakar kawakan bekerjasama dengan pegawai komite ini;

–    1. Virginia Tile, guru besar ilmu politik di Universitas Universitas Southern Illinois Carbondale.

–   2. Richard Falk, mantan pelapor khusus PBB yang konsen dalam masalah HAM di wilayah Palestina terjajah sejak tahun 1967 dan guru kehormatan jurusan hukum internasional di Universitas Prinsceton (Amerika).

Isi Paling Penting dalam Laporan:

Pemisahan Ras Apartheid Kejahatan Kemanusiaan

Apartheid atau sistem pemisahan ras sesuai undang-undang internasional. Laporan menyimpulkan bahwa Israel melanggar kesepakatan internasional yang mengharuskan mengakhiri sistem pemisahan ras dengan berbagai bentuknya (1965 pasal 3), kesepakatan internasional terkait tindakan represif kejahatan pemisahan rasis dan pelakukanya harus diberi hukuman (1973), dan hukum statuta Roma yang menjadi undang-undang dasar Pengadilan Pidana Internasional (1998) yang memasukkan pemisahan ras dalam daftar kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7 (1) dan pasal 2 (C).

Term apartheid sebenarnya kasus terbatas yakni Afrika Selatan. Namun runtuhnya rezim apartheid di Afrika Selatan tidak berarti negara lain tertutup menerapkannya dengan bentuk fenomena lain.

Statuta Roma di Pengadilan Pidana Internasional mendefinisikan pemisahan rasis atau apartheid sebagai “segala tindakan tidak manusiawi yang dilakukan dalam rezim terstruktur yang dilindungi dan ditopang oleh penindasan dan penguasaan paksa secara sistematis dari kelompok satu ras tertentu atau kelompok-kelompok ras etnis lain dan itu dilakukan dengan tujuan agar rezim itu bisa langgeng.

Bangsa Palestina harus dilihat sebagai satu entitas.

Israel Telah Membangun Sistem Apartheid

Laporan ESCWA menyimpulkan, setelah menganisis undang-undang Israel, politik dan tindakannya, bahwa entitas Israel telah membangun sistem negara apartheid yang memaksakan penerapan kekuasaan, hegemoni rasis terlembaga dan sistematis terhadap bangsa Palestina seluruhnya.

Dilihat dari berbagai faktor, Israel bekerja sebagai negara rasis; arsiteksi demografi dan perubahan legalitas yang bertujuan penguasaan etnis tertentu seperti terlihat dalam undang-undang dasar Israel (kostitusi) dan watak khusus lembaga yahudi – kebangsaan.

Sistem Apartheid Israel Bekerja Dengan Berbagai Cara dalam Model Status Quo untuk Memecah Belah Bangsa Palestina

–          Memecah bangsa Palestina secara politik dan geografi:

1.       Menjadi alat utama penopang Israel untuk membentangkan kekuasaan rasnya dan agar tetap langgeng.

2.       Melakukan katabolisme (penguraian) satu kesatuan identitas Palestina dan politiknya serta melemahkan tindakan perlawanan terhadap ketertindasan.

3.       Israel beralasan pihaknya tak menerapkan sistem apartheid utuh karena adanya perbedaan model interaksi dengan setiap bagian dari bagian-bagian bangsa Palestina.

–          Penindasan Setiap Bagian dari Palestina Melalui Hukum, Politik dan Berbagai Kebijakan:

1.       Warga Palestina di Israel hidup di bawah sistem hukum yang melindungi tindakan represif dan penindasan, dan (sistem hukum) yang mengkriminalkan upaya hukum menghadapi penindasan itu dan menjadikan warga Palestina sebagai warga kelas dua. Politik Israel dan segala perilakunya juga bertujuan menjamin agar bagian dari bangsa Palestina itu hanya menjadi minoritas demografi. Sehingga Palestina tidak akan bisa mendapatkan bobot dalam pemilihan umum yang bisa menghadang atau menghimbangi undang-undang rasis dan tabiat yahudi yang mendasar bagi negara melalui jalur legislasi undang-undang.

2.       Warga Palestina di Al-Quds Timur dikategorikan dalam “pemilik visa tetap”, bukan warga negara sehingga mereka selamanya tidak akan bisa menambah bobot demografi bagi bangsa Palestina berwarga negaraan Israel di Israel.

Warga Palestina di Al-Quds Timur mengalami diskriminasi terutama dalam  bidang pendidikan dan layanan kesehatan serta mendapatkan izin bangunan serta layanan publik lainnya. Mereka hidup dalam tekanan berkelanjutan untuk mendorong mereka meninggalkan kota suci itu untuk selamanya. Warga Palestina juga selalu dihantui dokumen tinggal mereka sewaktu-waktu disita Israel.  Tindakan dan kebijakan ini merupakan bagian dari politik sistematis yang bertujuan membatasi pertumbuhan jumlah warga Palestina di kota suci Al-Quds.

3.       Warga Palestina di Tepi Barat dan Al-Quds secara geografis terpisah dari warga Palestina yang ada di wilayah Israel dan Al-Quds Timur. Mereka (di Tepi Barat dan Jalur Gaza) diperlakukan undang-undang militer Israel. Sementara warga Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza hidup dengan menikmati undang-undang warga sipil Israel, bukan militer. (Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan Jenewa IV. Politik memeta-metakan wilayah Tepi Barat menjadi kantung-kantung dan tidak terintegrasi dengan dipisahkan oleh permukiman Yahudi. Sementara warga Palestina di Jalur Gaza diblokade Israel dengan ketata.

4.       Warga Palestina yang berstatus sebagai pengungsi karena terusir dari Palestina secara tegas dilarang kembali ke tanah air mereka baik di Israel (wilayah Palestina terjajah) atau di Palestina (Tepi Barat dan Jalur Gaza) sebab jika mereka diperkenankan kembali bisa jadi akan mengubah perimbangan demografi di Israel.

Rekomendasi; Kerja Menggaggalkan Sistem Apartheid Israel

–    – PBB dan negara-negara anggotanya harus mengaktifkan Komite PBB Khusus Anti Pemisahan Ras dan Pusat PBB Anti Pemisahan Ras.
– Berusaha mengajukan permintaan pendapat dari Mahkamah Internasional International Court of Justice.
–  Lembaga-lembaga PBB memiliki peran sentral dalam seruan kerjasama internasional mengakhiri sistem apartheid ini.
–  Pemerintah-pemerintah dunia harus memberikan dukungan bagi usaha dan inisiatif boikot Israel dan penarikan investasi serta pemberian sanksi kepada Israel (Boicot Deinvestement and Sanction, BDS) dan menuntut Israel ke pengadilan yang ada sebagai pelaku kejahatan rasis.

– Semua  lembaga sipil memiliki peran dalam menyampaikan pendapatnya soal hasil laporan ESCWA di depan Dewan HAM PBB.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here