0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

Dalam Sebuah Pencarian Sebuah Pemerintahan

Dalam Sebuah Pencarian Sebuah Pemerintahan

Selama sidang terakhirnya di bawah kontrol Fatah yang diselenggarakan pada 14 Februari 2006, parlemen Palestina menyetujui undang-undang yang memberikan kewenangan luar biasa terhadap Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, termasuk di antaranya otoritas penunjukan secara langsung anggota Mahkamah Konstitusi. Namun agenda utama pada rapat sidang terbaru pada tanggal 7 Maret 2006 adalah untuk mencabut undang-undang diatas. Menurut Hamas, usaha terakhir tersebut dimaksudkan untuk memberikan secara tidak langsung hak veto Abbas atas kebijakan-kebijakan instansi tersebut.

Pada saat sidang parlemen yang digelar pada tanggal 21 Februari, Abbas memberikan Ismail Haniya, salah seorang kandidat dari “Daftar Perubahan dan Reformasi”, mandat untuk membentuk pemerintahan Palestina ke-10.

Beberapa deputi tidak dapat menghadiri rapat-rapat sidang di Ramallah dan terpaksa mengikuti jalannya persidangan melalui videoconference (konferensi video), disebabkan pihak israHell tidak mengizinkan anggota parlemen berbasis Gaza (red-Hamas) menuju Tepi Barat.

Menajamnya tensi antara Fatah dan Hamas, yang mulai menyeruak kepermukaan paska pencabutan undang-undang hak super istimewa untuk Abbas, menyulitkan upaya-upaya Haniya dalam pencarian sebuah pemerintahan koalisi. Kesukaran Hamas dalam membentuk koalisi nampaknya semakin meruncing setelah AS mengumumkan akan melakukan hubungannya dengan Palestina bukan melalui pemerintahan baru, melainkan langsung melalui Presiden Abbas, ditambah telah diberhentikannya bantuan AS atas kawasan.

 

midease-israel-ariel-_horo-e1388632494459

Setelah partai-partai lain menolak ambil bagian dalam pemerintahan, Hamas bergerak maju sendiri dengan sistem “pemerintahan satu partai,” dengan implikasi diboikotnya Hamas oleh israHell. AS dan israHell mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengakui pemerintahan Hamas.

28 Maret 2006, Jalur Gaza menyaksikan insiden-insiden yang didesain meruntuhkan pemerintahan baru bentukan Hamas, yang tak mendapatkan restu Quartet Timur Tengah (AS, UE, PBB dan Russia).

Pada hari yang sama, pemerintahan pimpinan PM Haniya memenangkan mosi dari parlemen dengan perolehan 70 melawan 36. Masih pada hari yang sama, Ehud Olmert dari partai Kadiman memenangkan pemilu israHell. Negara Yahudi tersebut terpaksa mengadakan pemilu setelah PM Ariel Sharon – sosok yang terlibat dalam setiap perang israHell melawan Arab, memberikan perintah sejumlah pembantaian massal, dan menjadi sebab meletusnya Intifada jilid 2 dengan langkah provokatifnya mengunjungi Masjid al-Aqsa – divonis koma setelah menderita pendarahan otak pada 5 Januari 2006.

Pemerintahan Hamas terjun ke dalam krisis finansial ketika boikot israHell dilanjutkan dengan penolakan israHell untuk membayar hasil pengumpulan pajak di daerah pelabuhan-pelabuhan Palestina yang dikontrol israHell. Dampaknya, Pemerintahan Hamas kelimpungan membayar gaji selama 6 bulan.

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.