Terkait pengungsi Palestina (pencari suaka), sikap pemerintah Amerika selalu berpihak jelas kepada proyek zionisme namun dengan berkamuflase. Amerika menolak pengungsi Palestina kembali ke kampung halaman mereka dan mereka diberikan warga negara tempat mereka mengungsi. Dari program “menampung” hingga memberikan kewarganegaraan agar tidak menjadi faktor pengancam stabilitas kepentingan di negeri setempat.

Studi Pusat Informasi Palestina kali ini menyoroti usaha Amerika selama 70 tahun terakhir melalui podium-podium forum internasional dan sikapnya yang berpihak kepada Israel penjajah. Terakhir, pemerintah Amerika menolak “solusi pendirian dua negara”. Padahal solusi ini belum pernah diperdebatkan oleh siapapun. Namun dalam banyak kasus, proyek pewarganegaraan akan berakhir gagal.

Amerika dan Kembalinya Pengungsi Palestina

Bukan hanya menggunakan “hak veto” untuk melindungi Israel di Dewan Keamanan PBB, bahkan untuk menolak hak kembalinya pengungsi Palestina, sejak 1950 abad 20 lalu, Amerika selalu berusaha mencari solusi bagi pengungsi yang menjadi persoalan paling krusial dan esensial bagi Palestina, kecuali jika mereka ingin kembali ke kampung halamannya di Palestina. Sehingga Amerika yang selalu memberikan legalitas kepada Israel dalam melanggar hukum internasional dan mengingkari hak-hak bangsa Palestina dan melakukan perundingan tipu-tipu dengan perwakilan Palestina.

Jika penyelesaian politik damai didasarkan kepada “pendirian dua negara” menurut George Bush junior, maka teori Israel tidak memperkenankan Palestina kembali dan tinggal di Palestina Bersejarah. Ini menjadi kontradiksi visi Amerika dan Israel. ini juga dalam rangka memudahkan Amerika untuk bermain sebagai penengah.

3 April 2008; Kongres Amerika sepakat mengeluarkan keputusan nomer 185 yang menanggap Yahudi adalah bagian warga Arab yang meninggalkan negeri asal mereka dan imigrasi ke Israel sebagai pengungsi. Kongres Amerika berkeras bahwa persoalan ini harus diselesaikan di Timur Tengah berdasarkan opsi Yahudi harus mendapatkan ganti rugi dari negara Arab, negara Arab harus memberikan konsesi dengan melepaskan dari hak kembalinya pengungsi Palestina ke Palestina Bersejarah. Keputusan 185 ini berada dalam frame sikap ideologi politik elit Amerika yang menilai proyek negara Israel sebagai bagian dari proyek nasional Amerika dan keamanannya.

Sehingga, Amerika saat ini atau lainnya, tidak pernah bisa diharapkan akan mendukung hak-hak Palestina. Sebab tidak mungkin negara manapun yang bertindak secara sadar melanggar dan bertentangan dengan kepentingan nasionalismenya.

Kongres Amerika menyatakan, “Sejak lahirnya entitas zionis (Israel) sebanyak 850 ribu yahudi diungsikan dari negara-negara Arab ke Israel, maka tidak layak Amerika mengakui hak-hak pengungsi Palestina tanpa mengakui hak serupa penungsi yahudi dari negara-negara Arab.”

Melalui perannya di Tim Pemandu PBB untuk urusan Palestina, bersama Perancis dan Turki, yang digebtuk berdasarkan pasal 2 dari resolusi PBB nomer 194, Amerika memanfaatkan pengaruhnya dan kekuatannya mendukung Israel terkait dengan persoalan pengungsi Palestina, dengan langkah-langkah berikut;

Berusaha menampung persoalan pengungsi Palestina dan mencoba menghalangi agar mereka tidak menjadi faktor instabilitas di kawasan tempat mengungsi sebab itu akan mengancam kepentingan Amerika juga.

Memanfaatkan kebutuhan sebagian pemerintah Arab terhadap bantuan dana Amerika dengan konpensasi menyetujui menampung dan memberikan kewarganegaraan kepada sebagian pengungsi Palestina. Saat itu, Husni pernah menyatakan bahwa Suriah siap menampung ¼ juta pengungsi Palestina dengan syarat mendapatkan ganti rugi yang adil. Nuri Said menyatakan siap menerima pewarganegaraan pengungsi Palestina di Irak dalam rangkaian rencana pengembangan ekonomi. Irak dikatakan bisa menampung 350 ribu pengungsi.

Mendukung arogansi Israel dalam menolak kembalinya pengungsi Palestina.

Amerika berusaha menghubungkan seluruh negara di kawasan Palestina dan sekitarnya dalam sebuah system kawasan politik dan ekonomi yang satu.

Dalam banyak tesis akademisi antara pasca Oslo, Amerika berusaha memberikan rekomendasi untuk membuyarkan persoalan pengungsi Palestina.

Tahun 1995, Kanada (yang memimpin Group Kerja Khusus Persoalan Pengungsi Palestina) memabgian draft kerja dengan tema “visi Byron” yang berkoordinasi dengan delegasi Amerika yang ingin mengosongkan timur tengah dari pengungsi dan memberikan kewarganegaraan kepada mereka yang belum memiliki warganegara.

Draft tersebut menjadi dasar sikap-sikap negara regional dan internasional termasuk Amerika dan Rusia yang memiliki kepentingan khusus terkait pendanaan bagi realisasi rekomendasi.

Draft menentukan jumlah dan problema pengungsi serta berusaha menghimpun sumber dana untuk memperbaiki kehidupan dan ekonomi pengungsi Palestina, mengefektifkan rencana kemanusiaan untuk memperbaiki prosedur family reunification (pengumpulan kembali anggota keluarga) di badan pengungsi ICRC disamping membahas potensi Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk bisa menampung pengungsi Palestina bila kembali. Juga membahas masa depan aktivitas UNRWA dan menyiapkan dokumen family reunification dan pemberian ganti rugi. Isi draft itu mencerminkan visi barat secara umum (Amerika, Eropa dan Kananda) yang menegaskan “rehabilitasi pengungsi” di wilayah Tepi Barat dan negara-negara Arab sekitarnya serta menggunakan mekanisme “family reunification” untuk kembalinya sejumlah kecil pengungsi Palestina ke Israel.

–   Di tahun 1995 Don Peretz mengeluarkan dua keputusan baru soal kasus pengungsi Palestina dengan dana dari lembaga perdamaian Amerika terkait Kongres dan stusi lain soal ganti rugi pengungsi Palestina yang diterbitkan untuk Pusat Analisis Politik Palestina.
Perets mengasumsikan bahwa undang-undang internasional dan perjanjian-perjanjiannya menegaskan daruratnya langkah pemberian kewarganegaraan bagi pengungsi siapa pun mereka dan tidak memberikan peluang kembali ke tanah air mereka. Secara salah Perets menganggap bahwa kembali pengungsi ke tanah air mereka yang harus disiapkan peluang kerja dan hidup. Juga karena mereka telah meninggalkan negeri mereka dalam waktu lama. Sehingga mereka akan sulit tinggal dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Ini menyangkut langsung hak dasar dalam membangun dan hidup serta sumber penghasilan yang wajar.

Peretz mengusulkan adanya penyelesaian persoalan pengungsi berdasarkan pertimbangan negara-negara kawasan dimana mereka dibantu dan juga ganti rugi serta memperbaiki negara-negara tempat pengungsi.

Peretz menyerukan agar ada bank khusus untuk mendistribusukan dana ganti rugi dan memberikan pinjaman kepada pengungsi agar mereka mencari rizki sendiri dimana mereka berada.

Namun ganti rugi yang diusulkan Peretz harus diberikan dengan cara massal dan bukan individu. Menurutnya, nilai ganti rugi itu termasuk nilai kepemilikan Yahudi di negara-negara Arab yang pernah ditinggalkan dan PBB yang mengconversinya.

–  Lawyer Amerika berdarah yahudi Dona Erzet memberikan solusi penanganan pengungsi Palestina dari pintu “bahwa Israel tidak bertanggungjawab atas persoalan pengungsi Palestina” baik secara moral atau kemanusiaan. Karena tidak jelas pihak mana yang bertanggungjawab, maka pihak internasional dan regional yang bertanggunjawab. Intinya, pengungsi Palestina harus ditampung di Israel namun dengan syarat mereka yang tidak lagi produktif (usia lanjut dan manopouse) sehingga tidak berpengaruh kepada masa depan Israel dari sisi keamanan dan komposisi penduduk. Ada ganti rugi bagi pengungsi Palestina namun Arab juga harus mengganti rugi bagi kepemilikan Yahudi di negara Arab yang hancur karena perang. Erzet mengusulan pemberian warga negara bagi 5 juta pengungsi Palestina dengan rincian sebagai berikut;
186 ribu pengungsi tinggal menetap di Yordania menjadi warga negara.

75 ribu pengungsi di Suriah.

75 ribu pengungsi di Libanon.

519 ribu pengungsi di Saudi, Kuwait, Irak dan Mesir.

90 ribu pengungsi di negara-negara Eropa, Amerika dan Kanada.

75 ribu pengungsi direhabilitasi dan dikembalikan ke wilayah Palestina jajahan 1948.

250 ribu pengungsi di Gaza dipindahkan ke Tepi Barat untuk mengatasi persoalan kepadatan penduduk di Gaza.

Negara Alternatif

Dalam sejarahnya, Amerika selalu mengadopsi gagasan “proyek negeri alternatif” bagi pengungsi Palestina;

Tahun 1949; penasihat Menteri luar negeri Amerika untuk urusan Timur Tengah Mack J ke Beirut untuk menjelaskan rencananya (rencana paling tua) proyek penempatan tetap warga Palestina di mana mereka berada. Gagasan ini disampaikan Amerika di Komite Kompromi Internasional yang dibentuk sesuai dengan keputusan Majlis Umum PBB nomer 194 untuk memberikan perlindungan kepada Pengungsi Palestina yang terdiri dari delegasi Amerika, Parancis dan Turki.
Rencana didasarkan para pembentukan “perwakilan” yang terdiri anggota Perancis, Inggris, Amerika yang ingin memberikan bantuan untuk membangun proyek pengembangan demi menampung pengungsi Palestina di negara-negara yang mereka tempati.

Rencana Mack J termasuk mengembalikan 100 ribu pengungsi Palestina ke wilayah jajahan tahun 1948 dan pemberikan kewarganegaraan bagi pengungsi lainnya di sejumlah negara.

Pada saat Amerika siap memberikan biaya, Israel mensyaratkan agar ia diakui penuh dan 100 ribu pengungsi yang dikembalikan ke Palestina harus sesuai dengan kepentingan Israel.

Antara tahun 1953 dan 1955, Erick Johnston, delegasi presiden Amerika Dwight D. Eisenhower pergi ke Timur Tengah untuk melakukan perundingan dengan negara-negara Arab dan Israel. Johnston membawa proyek pemberian kewarganegaraan warga Palestina di Tepi Timur Yordania yang dikenal dengan proyek pembangunan bersatu untuk sumber air sungai Yordania yang akan diteraokan dalam lima tahap setiap tahan dua sampai tiga tahun.
Proyek solusi di atas memanfaatkan lahan luas subur di Yordania bagi pengungsi Palestina. Proyek Johnston adalah kelanjutan proyek-proyek sebelumnya yang fokus kepada pengembangan ekonomi sebagai pintu masuk solusi pemberian kewarganegaraan tetap. Tahun 1955, Menteri luar negeri Amerika, John Foster Dalas – usai lawatannya ke Timur Tengah – menyampaikan pidato menyinggung visi Amerika bagi masa depan penyelesaian di kawasan. Ia menyinggung persoalan pengungsi sebagai paling penting di antaranya dengan mengambalikan sebagian pengungsi ke Palestina dengan syarat jika mungkin dilakukan dan mendirikan negara Israel sebagai ganti buat Israel dan memberikan kewarganegaraan tetap bagi sebagian pengungsi lainnya di negara-negara Arab yang akan didanai oleh Amerika. Namun proyek ini ditentang oleh negara-negara Arab seperti Mesir dan Suriah.

Tahun 1951, Washington mengajukan kepada Mesir gagasan pemberian kewarganegaraan bagi pengungsi Palestina di Jalur Gaza untuk ditampung di Sinai dan kesepakatan dengan UNRWA untuk menguji lahan seluas 190 ribu hektar untuk kepentingan ini. pemerintah Mesir mendapatkan protes dari rakyatnya agar menolak proyek ini. proyek ini pun mundur dan gagal.
Tahun 1962, Josep Johnson, ketua lembaga Caringi untuk Perdamaian Dunia menyampaikan gagasan yang akan dibiayani resmi oleh Amerika dan Komite Kompromi Internasional milik PBB. Proyek ini akan memberikan setiap keluarga pengungsi Palestina peluang memiliki kembali ke kampung halaman mereka di Palestina (Israel) atau ganti rugi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here