Sejak diumumkan menang mayoritas telak dalam pemilu legislatif tahun 2006 sebagai pesaing utama Fatah yang selalu menguasai pemerintah Otoritas Palestina sejak 1994, Hamas selalu menjadi target operasi politik, tekanan hingga usaha mengisolasi tokoh-tokoh politiknya dengan berbagai cara.

Dicekik Kuat

Deklarasi kemenangan Hamas di pemilu 2006 langsung disambut dengan statemen apriori oleh elit-elit Otoritas Palestina. Mereka menyatakan, partisipasi politik ini dan hasil-hasil selanjutnya akan ditanggung sendiri oleh rakyat Palestina. Sebuah statemen bernada ancaman.

Sejak itu, hasil pemilu daerah di Palestina menyusul dimana rakyat lebih memiliki faksi politik agama yang diwakili Hamas.

Meski Jalur Gaza yang menjadi basis Hamas mengalami blokade ketat dari Israel dan masyarakat internasoonal akibat kemenangan itu, gerakan perlawanan Palestina ini enggan tunduk terhadap tekanan dunia internasional. Otoritas Palestina pun secara arogan menolak menyerahkan tampuk kementerian-kementerian kepada menteri-menteri dari Hamas setelah pihak Fatah juga menolak ikut dalam pemerintah Palestina yang dipimpin Hamas yang sudah dibentuk.

Rangkaian ritme tekanan melalui pemerintah, menteri-menteri, dan kementeriannya terhadap Hamas terus dilanjutkan. Sementara elit-elit Fatah berkali-kali menyatakan, pemerintah bentukan Hamas tidak akan bertahan kecuali hanya beberapa pekan. Sampai mereka (Fatah) mendorong unsur-unsur  badan keamanan milik Otoritas Palestina saat itu mendorong Hamas untuk terlibat dalam bentrokan senjata, situasi keamanan yang tidak bisa dikendalikan dan provokasi media. Sampai-sampai semua pihak sangat sulit memahami persoalan ini. Termasuk para politikus dan pengamat pun sulit memahami dan memprediksinya.

Sampai kemudian ada kesepakatan (Fatah – Hamas) di Makkah (Saudi) yang kemudian menyusul dibentuk Pemerintah Persatuan Nasional Palestina. Namun kesepakatan itu tidak berjalan dan usaha mewujudkan berakhir gagal. Situasi keamanan diluar kendali yang diciptakan menjadi fenomena umum saat itu di Jalur Gaza. Banyak analisis menyebutkan situasi keamanan itu didesain untuk menjatuhkan Hamas. Namun gerakan perlawanan Islami ini kemudian cengan cepat mengambil kebijakan dan menguasai wilayah Jalur Gaza dengan kebijakan militer.

Gaza; “Distrik Pembelot”

Otoritas Palestina tidak memiliki banyak pilihan terhadap apa yang terjadi kecuali meluapkan amarahnya kepada seluruh warga Jalur Gaza, dan bukan hanya Hamas. Sampai kemudian terjadi serentetan baru “setanisasi” semua yang berbau Gaza. Sementara semua pegawai pemerintah Palestina (kesehatan, pendidikan dan keamanan) diminta untuk hanya duduk di rumah saja untuk melumpuhkan kehidupan di Jalur Gaza. Tujuannya agar setiap rumah membelot dan melawan Hamas.

Krisis semakin parah dan tekanan terhadap Hamas makin keras. Bahkan saat itu, Presiden Otoritas Palestina menuding Mahmud Abbas menuding Jalur Gaza sebagai “distrik pembelot”.

Abbas bahkan tidak malu-malu menyampaikan harapannya untuk bisa kembali ke Gaza menguasainya, meski harus menaiki tank Israel. Maka digelarlah agresi militer Israel ke Jalur Gaza tahun 2008 yang berlangsung 23 hari. Jalur Gaza lulu lantak namun Israel tak mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuannya di antaranya mengembalikan kendali Otoritas Palestina di Jalur Gaza kepada gerakan Fatah.

Datanglah badai Arab Spring. Di tengah badai itu, tahun 2012, agresi militer Israel kedua digelar ke Jalur Gaza. Namun kemenengan militer justru berpihak kepada Hamas. Di tengah situasi itu, rekonsiliasi Palestina digulirkan. Namun ternyata terbukti rekonsiliasi tidak bertujuan kecuali hanya memaksa Hamas untuk tunduk bahkan “menarik karpet tempat berpijak Hamas” saat berunding.

Pemerintah Rekonsiliasi

Waktu terus berjalan. Dalam situasi perpecahan internal yang tak kunjung usai, dibentuklah Pemerintah Rekonsiliasi atau Persatuan Palestina jilid II setelah diteken kesepakatan rekonsiliasi Doha, Kairo dan Deklarasi Shathe (Gaza). Namun beberapa hari setelah dibentuk, terbukti pemerintah tersebut tidak ingin menerapkan kesepakatan rekonsiliasi dengan penuh amanah. Pemerintah dan hanya mengulur-ulur realisasi kesepakatan rekonsiliasi. Bahkan tekanan militer baru digelar usai pembentukan pemerintah Palestina jilid II ini. Tahun 2014, Israel menggelar agresi terdahsyat sepanjang masa selama 51 hari. Jalur Gaza semakin rata dengan tanah dan lulu lantak, dengan korban nyawa tak terkira.

Pajak-pajak Mencekik Gaza

Setelah itu, Otoritas Palestina menerapkan pajak-pajak baru dari bahan bakar dan pembukaan lahan hingga jutaan dolar kepada Jalur Gaza. Sementara apa yang diberikan oleh Otoritas Palestina kepada Jalur Gaza menurun dan tidak mengalami penambahan sesuai dengan pertumbuhan penduduk di sana serta kebutuhan kepegawaian dan pengelolahan. Padahal otoritas Palestina juga mendapatkan bantuan dari dunia internasional.

Krisis kepegawaian pemerintah saat pemerintah dipegang Hamas sama sekali tidak meresahkan Otoritas Palestina. Mereka berhutang senilai 50% selama 10 tahun berturut-turut. Bahkan sampai Otoritas Palestina memangkas gaji pegawainya sendiri untuk pertama kalinya antara 30-50 persen dengan alasan memaksa Hamas untuk menyerah di tengah krisis listrik, kesehatan.

Para pengamat menyatakan, Hamas tidak akan tunduk atau mau tergiring masuk dalam “rumah segitiga jebakan”; dunia internasional, zionis dan Otoritas . Di hari-hati berikutnya kita bisa melihat kemana arah berbagai usaha tekanan panjang yang dialamatkan kepada Hamas ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here